ciri ciri badan usaha yang berbentuk BUMN

Pemerintah menjadi pemilik badan usaha.
Pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh pemerintah, baik langsung maupun lewat institusi terkait.
Pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam menjalankan kegiatan usaha.
Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Sebagai pengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasil.
Bertindak sebagai pelaksana pemerintah dalam memenuhi pertanggungjawaban hajat hidup masyarakat luas.
Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

[sunting | sunting sumber]

Pemerintah menjadi pemilik badan usaha.Pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh pemerintah, baik langsung maupun lewat institusi terkait.Pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam menjalankan kegiatan usaha.Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.Sebagai pengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasil.Bertindak sebagai pelaksana pemerintah dalam memenuhi pertanggungjawaban hajat hidup masyarakat luas.Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.Berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengadakan dan mengembangkan ekonomi negara.Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.