apa pera pendidikan anti korupsi dalam mencetak mahasiswa

Pendidikan Antikorupsi
Dan Adopsi Prinsip-Prinsip Good Governance
Jika pada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah diberikan materi dasar perilaku, maka bagi mahasiswa dapat ditambahkan lebih banyak pengayaan materi termasuk prinsip-prinsip good governance. Hal ini diharapkan berguna untuk bekal karena mahasiswa akan segera masuk ke dunia kerja. Bagi KPK, hal ini akan sangat membantu mewujudkan misi menjadi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Yang dimaksudkan disini adalah KPK berkeinginan mendorong dilaksanakannya prinsip-prinsip good governance, sehingga akan terwujud good public governance di sektor pemerintahan/negara, good corporate governance di sektor swasta, dan good civil society governance di lingkungan masyarakat. Dari tiga prinsip/pilar utama good governance, yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas kalau saja kita mau mulai melaksanakan satu saja yaitu prinsip transparansi maka peluang untuk melakukan korupsi bisa dikurangi. Bayangkan jika di tiap daerah dibuka akses informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka masyarakat akan mempunyai peluang untuk ikut mengawasi penggunaannya. Di masa lalu bahkan beberapa daerah memperlakukan dokumen APBD ini sebagai rahasia negara yang hanya boleh diketahui oleh segelintir orang saja. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang bisa diawasi masyarakat jika mereka tidak tahu apa yang harus diawasi dan itu membuka peluang besar untuk terjadinya korupsi. Melihat besarnya lingkup yang perlu disentuh untuk mengembalikan jati diri bangsa menjadi bangsa yang antikorupsi, yaitu meliputi seluruh komponen bangsa, maka pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama. Perguruan Tinggi dan mahasiswa seperti yang selalu terukir dalam sejarah bangsa kita dapat berperan sangat besar untuk kembali berkiprah menjadi pendorong perubahan.